PLTU Cilacap Perlu Perlindungan Bencana

19-08-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi (tengah) Foto : Husen/mr

 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap, Jawa Tengah, perlu mendapat perlindungan memadai dari bahaya bencana alam. PLTU berkapasitas 2 x 300 mw ini pernah terserang tsunami beberapa tahun lalu, sehingga mengganggu pasokan listrik untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

"Saya menganjurkan dibuat tembok yang lebih tinggi di pinggir pantai, sehingga yang sedang dibangun 3000 mw betul-betul bisa bertambah," seru anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi usai meninjau PLTU Cilacap, Jateng, Minggu (18/8/2019). Dikatakannya, pantai selatan Jawa rawan terjadi gempa dan tsunami. Untuk itu perlu desain pembangkit listrik yang kokoh dan tahan gempa hingga 9 skala richter.

 

Otoritas PLTU Cilacap harus mampu membangun PLTU sesuai dengan kondisi alamnya. Ketika tsunami terjadi pada 2016, pasir laut masuk ke kawasan PLTU dan merusak jaringan pembangkit. Break water yang sempat dibangun PLTU Cilacap sendiri sempat rusak diterjang tsunami. Seperti disarankan Kurtubi, tidak sekadar break water yang dibangun, tapi juga tembok tinggi di sisi pantai agar bahaya gelombang laut akibat tsunami tidak masuk ke kawasan PLTU.

 

Diakui legislator F-Nasdem ini, PLTU Cilacap punya peran sangat strategis sebagai sumber listrik di pulau Jawa. "Kita ketahui Jawa bagian barat disuplai kebutuhan listriknya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk dari Cilacap ini. Kita pastikan ke depan tidak boleh ada lagi blackout. Kita pastikan PLTU Cilacap ini bisa menunjang kehandalam sistem listrik di Jawa khususnya Jateng dan Jogja," harapnya. (mh/es)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...